Hasil Laporan BPK : Enrekang Raih WDP

19 07 2011

Keinginan Pemkab Enrekang melalui, Bupati Haji La Tinro La Tunrung untuk bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak bisa tercapai.Pemkab Enrekang hanya berhasil meraih predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang diserahkan ke Bupati Enrekang, La Tinro La Tunrung, di kantor BPK Makassar, Senin, 18 Juli kemarin. “Hasil pemeriksaan BPK sudah kita terima hari ini (kemarin red), kesimpulannya Enrekang mendapatkan opini WDP, tapi secara umum pengelolaan keuangan Enrekang cukup baik,” jelas Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Enrekang, Chairul Latanro melalui handphone. Chairul mengungkapkan, terdapat lima poin dalam rekomendasi BPK yang menyebabkan Enrekang gagal meraih WTP, itu lanjut dia akan dibenahi agar ke depan tekad untuk mendapatkan WTP tersebut bisa diraih. Menaggapi hal ini, Kepala Badan Inspektorat Enrekang, HM Nursaid mengungkapkan ada lima poin yang menyebabkan Enrekang gagal meraih WTP. Poin tersebut diantaranya karena tidak adanya penyertaan modal Pemkab pada Perusahaan daerah (Perusda). “Di dalam Perda pembentukan Perusda memang disebutkan bahwa Enrekang wajib menyertakan modalnya pada Perusda minimal Rp 300 juta, namun itu belum di lakukan sampai sekarang,” ungkap Nursaid. Selain itu kata dia, BPK juga merekomendasikan agar Pemkab Enrekang melakukan penataan aset daerah. Poin yang ketiga sebut Nursaid, yakni terdapat penggunaan dana pada Dinas Pendidikan tahun 2009 yang belum dipertanggungjawabkan sampai saat ini. Poin ke empat yakni penggunaan dana di dinas pertanian yg harusnya diserahkan terlebih dahulu ke kas daerah, namun itu tidak dilakukan. Seperti dana retribusi Sub Terminal Agro (STA) yang langsung digunakan Dinas Pertanian tanpa diserahkan terlebih dahulu ke kas daerah. “Poin terkahir yaitu piutang Pemkab Enrekang yang ditangni Perusda, seperti hasil kredit sepeda motor bagi PNS, itu belum dilaporkan ke Bupati,” tandasnya. Meski demikian lanjut dia, secara umum tidak temuan BPK yang mengarah pada kerugian daerah, semua hanya perbaikan administrasi.


Aksi

Information

One response

20 07 2011
lsmlontaraduri

Saya kira ini berbeda dengan fakta temuan BPK di kab Enrekang tahun 2010 ada 38 kasus dan belum sama sekali dindaklanjut kerugian negara sebesar +/- 633 juta + Temuan 2009 yang belum ditindak lanjuti.OK…jangan asal bunyi…bung.Anda Inspektorat. Bicara berdarkan fakata

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: